Pendapat BPK

Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, pinjaman pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK telah menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan pada setiap semester dan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya serta juga kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berulang dan belum terselesaikan.

Terhadap permasalahan yang berulang dan masih belum terselesaikan tersebut, BPK memberikan pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikannya dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pendapat BPK dimaksud meliputi perbaikan di bidang pengelolaan aset, pendapatan dan belanja, serta pelayanan masyarakat.

Unduh Pendapat BPK