BERITA UTAMA » Indeks

Anggota V BPK RI Mengapresiasi Perolehan Opini WTP Provinsi Jawa Timur

25 Mei 2018

Jumat (25/5) - Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Penyerahan LHP ini berlangsung dalam Rapat Paripurna yang bertempatkan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun, M.T. menyerahkan LHP LKPD Provinsi Jawa Timur kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Abdullah Halim Iskandar, M.Pd. yang dilanjutkan dengan penyerahan kepada Gubernur Jawa…

Anggota V BPK RI Mengapresiasi Perolehan Opini WTP Provinsi Jawa Timur

BPK Serahkan LHP atas LKPD DIY TA 2017 Pada Paripurna di DPRD DIY

25 Mei 2018

Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan. Hal itu disampaikan oleh Bahrullah Akbar, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Jumat (25/5/2018).

BPK Serahkan LHP atas LKPD DIY TA 2017 Pada Paripurna di DPRD DIY

Pemerintah Provinsi Papua Kembali Memperoleh Opini WTP dari BPK

24 Mei 2018

Pemerintah Provinsi Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua tahun 2017. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua, Selasa (22/5). LHP diserahkan secara oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda.

Pemerintah Provinsi Papua Kembali Memperoleh Opini WTP dari BPK

BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017

24 Mei 2018

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mempertahankan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut…

BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017

Gelar Seminar Nasional : BPK Bahas Tentang Ketersediaan Pangan

21 Mei 2018

BPK telah melakukan audit kinerja pada tahun 2015, yang menyimpulkan bahwa pemerintah belum memiliki data konsumsi yang kongkrit yang menunjukan berapa besarnya konsumsi beras di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Anggota IV BPK, Rizal Djalil dalam Seminar Nasional yang berlangsung di Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Senin (21/5).

Gelar Seminar Nasional : BPK Bahas Tentang Ketersediaan Pangan
1 2 3 4 5