BERITA UTAMA

BPK Menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (Unaudited)

28 Maret 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan konsolidasi dari 80 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Dengan demikian kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Pemerintah Pusat ditentukan oleh kesesuaian LKKL dan LKBUN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menilai kesesuaian tersebut dengan standar akuntansi dimaksud Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas seluruh LKKL dan LKBUN. Jadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tidak menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan saja tetapi menjadi tanggung jawab menteri dan pimpinan lembaga di pemerintahan pusat.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dalam sambutannya setelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Unaudited) Tahun 2017 yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan “Penyerahan LKPP (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2017” di Auditorium BPK Pusat, pada hari Rabu (28/3).

Ketua BPK mengapresiasi pemerintah yang dapat menyelesaikan dan menyampaikan LKPP Tahun 2017 (Unaudited) kepada BPK dengan tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tersebut menggambarkan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang baik dari seluruh pengguna anggaran dalam hal ini menteri, pimpinan lembaga dan menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Sementara itu, Menkeu dalam sambutannya mengatakan, APBN yang dikelola oleh pemerintah merupakan alat atau instrument negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga APBN bukanlah merupakan tujuan. Kebijakan APBN harus mampu menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan juga meningkatkan lapangan pekerjaan, dengan demikian tujuan dibentuknya negara oleh Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa untuk mencapai bangsa yang bermartabat, adil, makmur akan dapat diwujudkan di masa yang akan datang termasuk melalui penggunaan instrument APBN yang efektif.

Pemerintah akan selalu berkomitmen untuk mengelola APBN secara profesional dengan integritas sehingga selalu ada peningkatan kualitas anggaran pada capaian setiap tahunnya. “APBN adalah uang rakyat, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bermanfaat bagi rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak boleh tercederai oleh penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat harus kembali pada rakyat” jelas Menkeu.

Selain Ketua BPK hadir dalam kegiatan ini, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK, Rizal Djalil, Anggota V BPK, Isma Yatun serta dari pemerintah hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Sosial, Idrus Marham, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.