BERITA UTAMA

BPK Mendorong Pengelola Keuangan Menjadi Transparan dan Akuntabel

17 Juli 2017

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata.

Pengelolaan dana desa tersebut hendaknya dibuatkan sistem terpadu yang berjenjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), hingga pemerintahan desa. Sehingga, perangkat desa dapat dengan sistematis dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tersebut.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa agar dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar sosialisasi dengan tema “Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa” yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada hari Jumat (14/7).

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar yang membuka acara tersebut mengatakan, BPK hadir bukan untuk mencari kesalahan tetapi untuk mendorong agar pengelola keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. BPK tugasnya adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas.

“Tugas BPK tidak untuk menjerumuskan atau menangkap orang maupun mempersalahkan. Tapi, mendorong agar kita di dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara itu secara transparan dan akuntabel,” ungkap Wakil Ketua BPK.

Pemahaman secara administrasi dalam pengelolaan dana desa harus baik agar tidak menimbulkan temuan administrasi apabila diperiksa oleh BPK. Dengan pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat di pedesaan.

Selain Wakil Ketua BPK, dialog terbuka yang diikuti oleh para Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Camat di wilayah Pemerintah Kabupaten Klaten tersebut juga menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo, dan Anggota DPR RI serta Anggota DPD RI.