BERITA UTAMA

Akuntabilitas Harus Dapat Memberikan Manfaat Bagi Tujuan Bernegara

26 Februari 2018

Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mengkaji seberapa jauh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat memberikan peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat dari seluruh anggaran Indonesia. Apabila seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memperoleh opini WTP tetapi angka kemiskinan tidak turun, angka pengangguran tidak turun, angka gini ratio tidak turun, angka Indeks Pembangunan Manusia tidak naik, berarti akuntabilitas atau kualitas dari good governance sama sekali tidak memberikan manfaat bagi tujuan bernegara.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis dalam sambutannya setelah menerima Laporan Keuangan Tahun 2017 (Unaudited) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek dan Kepala BPOM, Penny K. Lukito di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Anggota VI BPK mengungkapkan, Presiden menyatakan dalam pertemuan terakhir dengan BPK bahwa opini WTP itu sekarang diharapkan menjadi kewajiban bukan lagi tujuan. Apabila kementerian/lembaga atau pemerintah daerah belum mencapai opini WTP berarti belum melaksanakan kewajiban. Yang menjadi tujuan dalam pengelolaan anggaran adalah bagaimana anggaran yang dipercayakan selain memperoleh WTP dari hasil pemeriksaan BPK juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Di beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, kadang-kadang rekomendasi BPK itu dianggap sangat sepele dan tidak ditindaklanjuti. Karenanya saya mendorong kepada pemeriksa BPK di saat akan merumuskan rekomendasi atas temuan pemeriksaan, memberikan kesempatan kepada entitas untuk menyampaikan pandangan apakah rekomendasi tersebut tepat atau tidak” tegas Anggota VI BPK.

Apabila BPK telah menuliskan rekomendasi maka tidak ada jalan lain bagi entitas yang diperiksa selain menindaklanjuti. Apabila rekomendasi itu bersifat non finansial umumnya tidak berpengaruh terlalu jauh, tetapi apabila rekomendasi tersebut berdampak finansial maka bisa berujung kepada aparat penegak hukum.